Ngawur tentang Pemilu
Kutulis ini, murni kerena kecintaanku kepada Indonesia dan Terkhusus kecintaanku pada provinsiku NTB. Bukan atas dasar ingin menjatuhkan yang satu dan meninggikan yang lain.


            Beberapa bulan lagi, pesta demokrasi di NTB akan dilangsungkan. Di jalan-jalan sudah bertebaran spanduk, baliho, dan atribut-atribut dari para calon gubernur. Selain pilgub, tanggal 14 mei nanti juga akan berlangsung pemilihan bupati Lombok Timur. Jadi disini saya akan memberikan komentar mengenai dua pemilihan yang kita sebut pesta demokrasi ini. Tapi sebelum masuk dan mulai berkomentar, penulis ada pertanyaan, bener nggak sih namanya itu “Pesta Demokrasi”?. Pembaca setuju nggak, kalau pemilihan umum sama dengan pesta demokrasi..? hehehe.. kok jadi muter-muter pertanyaannya, singkatnya gini, setuju nggak dengan Demokrasi (dalam hal ini Pemilu)?. Mhmmm.. kalau menurut penulis sih, ada setuju dan ada nggaknya. Pertama, penulis Setuju karena pemilu merupakan pengejawantahan dari paham kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia, kedaulatan rakyat tidak dijalankan oleh sebuah lembaga Negara tetapi oleh berbagai lembaga Negara melalui cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini sekaligus untuk menghindarkan terjadinya penyelewengan dalam praktek penyelenggaraan Negara. Kedua, penulis tidak setuju dengan pemilu yang sekarang karena terlalu beresiko dimana masyarakat diharuskan memilih orang yang tidak dikenal. Yang lebih parah, dalam pemilu sekarang, jumlah hitungan suara seorang professor sama dengan suara seorang yang tidak sekolah. Secara logika, tentu ini tidak masuk akal. Seorang professor memilih calon pemimpin karena memiliki alasan dan sudah dipertimbangkan akibatnya dimasa depan, berbeda dengan seorang yang yang tidak sekolah yang asal memilih, alasannya memilih terbatas hanya karena diberikan baju, sembako, uang, dan lain sebagainya.
                Oke, cukup sudah tanggapan saya tentang pemilu secara umum. Sekarang saya akan mengemukakan pendapat mengenai pemilu gubernur dan pemilu bupati.
                Kadang-kadang lucu bagi saya, melihat foto para calon yang terpampang di pinggir jalan. Wajahnya unik-unik, mulai dari yang baby face sampai berwajah mirip artis. Semuanya tersenyum manis. Selain senyum, yang tak kalah manis adalah janjinya. Haha.. sudah rahasia umum, mustahil seorang calon tanpa janji manis.
Hal yang menarik dari pemilu sekarang adalah nge-trennya calon dengan label “Tuan Guru”. Ya ya ya. Hal ini dapat dipahami, karena Tuan Guru adalah suatu gelar kehormatan bagi seorang ustadz yang sangat dihormati dan disegani. Tuan Guru adalah profesi yang mulia, mengajarkan masyarakat untuk memahami agama dengan benar. Bagi saya pribadi, NO PROBLEM bagi seorang Tuan Guru mencalonkan diri sebagai pemimpin. Malah saya sangat mendukung, dengan harapan ia bisa melakukan pembangunan sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah saw, karena sebagai Tuan Guru tentunya ia sudah tahu apa kewajiban dan tanggungjawabnya jika terpilih, dan yang terpenting ia tahu mana yang termasuk haknya dan mana yang bukan haknya (dengan kata lain, tidak korupsi).
Guru PKWN saya disekolah pernah bertanya ”apakah anda setuju kalau seorang Tuan Guru masuk kedalam dunia politik?”. Tanpa menunggu lama, sahabat-sahabat sekelas saya langsung angkat tangan dan berkomentar. Kebanyakan dari mereka mengatakan TIDAK SETUJU dengan alasan ketika menjadi pejabat seorang Tuan Guru akan sibuk dan kehilangan fungsinya sebagai Tuan Guru yaitu mengajar masyarakat. Alasan yang lain adalah karena Tuan Guru bukan malaikat, Tuan Guru hanya manusia biasa yang bisa saja tergoda dan akhirnya melakukan pelanggaran, seperti korupsi.
Lalu saya berkomentar terhadap semua alasan itu. saya mengatakan, “sah-sah saja seorang Tuan Guru masuk dunia politik, tidak ada dalil yang melarang, perlu di ingat Rasulullah saw juga seorang pemimpin Negara yang artinya ikut langsung dalam dunia politik. Tidak ada alasan menolak orang baik untuk berpolitik. Paradigma yang berkembang sekarang sudah menjadikan politik sebagai kambing hitam diatas semua kerancauan pembangunan di negeri ini. Padahal tidak seperti itu. Hal yang ingin saya katakan disini adalah, bukan politik yang kotor, tapi orang yang menjalankannya. Sekarang coba anda bayangkan kalau orang baik seperti Tuan Guru tidak boleh berpolitik dan yang boleh berpolitik hanya orang tidak baik saja, apa jadinya negeri ini.”
Begitulah pandangan saya tentang masuknya seorang Tuan Guru ke dalam dunia politik. Tapi walaupun saya sedemikian setuju dengan hal tersebut. Hal yang perlu dicermati adalah, mana yang benar-benar Tuan Guru dan mana Tuan Guru sesaat (hanya pada saat pemilu saja).

Untuk membedakan Tuan Guru asli dan Tuan Guru bajakan, tidak terlalu sulit. Pertama, Perhatikan saat kampanye, seorang Tuan Guru asli, tak akan pernah menjual ayat suci Al-Qur’an. Karena Tuan Guru asli tahu resiko dan bahayanya, Rasulullah saw, sudah menegaskan bagaimana orang yang menggunakan ayat Al-Qur’an untuk membela kepentingannya sendiri. Kedua, seorang Tuan Guru asli tidak berani memberikan janji-janji yang berlebihan, karena ia tahu belum tentu besok ia masih diberi kesempatan hidup, jadi hanya berani berjanji akan melakukan yang terbaik. Ketiga, Tuan Guru asli tidak akan menyalah-nyalahkan saingannya.
Untuk seluruh masyarakat, saya menyarankan untuk berhati-hati, karena pilihan kita akan menentukan bagaimana perkembangan daerah kita selama lima tahun ke depan.

..MARI BERSATU WUJUDKAN NTB YANG LEBIH BAIK..

0 komentar:

Post a Comment

 
Top